DMEF: DIRECTWORKS

Leuwiliang, HRB – Momentum HUT RI ke-77, Pengelola Terminal tipe B Leuwiliang membagikan puluhan bendera Merah Putih kepada warga yang melintas di sekitar terminal.

Pasalnya, hal itu dilakukan menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kepala Terminal Tipe B Leuwiliang, Wahyu Hidayat mengatakan, pihaknya menyiapkan puluhan bendera Merah Putih dengan ukuran panjang 90 centimeter dan lebar 60 centimeter.

“Puluhan bendera kami bagikan kepada masyarakat yang melintas di sekitar Terminal Leuwiliang, Dalam rangka mendukung program gerakan nasional pembagian 10 juta bendera untuk memperingati hari kemerdekaan RI yang ke 77,” kata Wahyu Hidayat kepada wartawan.

Wahyu Hidayat menyampaikan, kegiatan bagi-bagi bendera secara gratis itu dilaksanakan berkat kerjasama yang baik dengan pemerintah Kecamatan Leuwiliang.

“Kegiatan ini dilaksanakan berkat kolaborasi dengan Sekretaris Kecamatan Leuwiliang dan Satpol PP leuwiliang,” katanya.

Hal itu, Wahyu Hidayat mengatakan, untuk meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat sekitar, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77.

“Untuk menggugah rasa cinta tanah air dan meningkatkan semangat nasionalisme seluruh masyarakat khususnya di lokasi Terminal Leuwiliang ini,” ujarnya.

Dia berharap, masyarakat bisa memaknai sebagai momentum untuk memupuk rasa cinta dan bangga terhadap negara Indonesia.

“Dengan tumbuhnya rasa itu, diharapkan bakal menuntun semangat dalam memberikan kontribusi,” tukasnya.

CIBINONG, HRB – Entah kenapa dan ada apa, tiba-tiba Wakil Bupati yang juga merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan, mengemukakan harapan bahwa dirinya ingin tetap menjabat Plt Bupati Bogor dan tidak menjadi definitif Bupati sampai masa jabatannya berakhir pada Desember 2023 mendatang.

“Kalau bisa, saya mengharapkan hingga akhir masa jabatan tetap menjadi Plt Bupati Bogor. Tidak ada niat saya menjadi definitif Bogor dan membuat kebijakan yang sangat ekstrim,” kata Iwan saat apel bersama jajaran RSUD Cibinong dan Dinas Kesehatan di Cibinong, Senin (6/6/2022).

Bahkan, Iwan secara lugas meminta para aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Bogor, apabila ada kendala saat melakukan tugas agar berdiskusi dengan dirinya. “Tidak boleh ada komunikasi kemana-mana dan bisa satu frekwensi,” ujarnya.

“Dan kalau ada kendala bisa didiskusikan dengan saya. Karena bagaimanapun saya ditugaskan berdasarkan Undang-Undang (UU) dan bukan karena kehendak pribadi,” ucap politisi Partai Gerindra tersebut.

Dia menambahkan, dengan kewenangannya sebagai Plt Bupati Bogor, tentu akan mengambil kebijakan yang baik buat masyarakat Kabupaten Bogor.

“Kalau memang memungkinkan saya yakin bisa menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” tandasnya.

Kepada pegawai dan ASN Pemkab Bogor, Iwan juga menganjurkan agar tidak berdiskusi, ngobrol atau ghibah tentang kejadian yang kurang baik beberapa waktu lalu. Karenanya, ia memerintahkan pegawai dan ASN bekerja sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

“Lupakan semua permasalahan kemarin yang saya yakin tidak berdampak pada pegawai dan ASN, perbaiki layanan terhadap masyarakat Kabupaten Bogor, itu yang penting” tutur Iwan seolah mengajak jajaran Pemkab Bogor segera melupakan peristiwa penangkapan Bupati non aktif Ade Yasin oleh penyidik KPK.

Lebih menarik lagi, Iwan juga mengingatkan akan sumpah atau janji ASN yang harus dijunjung tinggi. Yaitu profesional, disiplin dan menjaga rahasia negara. Sebab ia melihat banyak rahasia negara yang bocor ke masyarakat.

“Contoh rahasia negara yang bocor ialah proses lelang jabatan, promosi maupun mutasi. Sebagai Wakil Bupati beberapa waktu lalu, saya tidak tahu. Tetapi tukang gado-gado, tukang kantin di pojok kantor dinas atau badan dan lainnya malah sudah tau duluan,” ungkapnya.

“Akhirnya, para pejabat sibuk cari cantelan, dukungan dan lainnya agar tidak tergeser sebagai calon kepala dinas atau lainnya. Tolong, bapak dan ibu, kita mau kondusif, aman dan santai,” pungkasnya dengan nada datar.

WACANA pencalonan Mochamad Iriawan sebagai Gubernur Jawa Barat kian menguat. Iwan Bule, panggilan mantan Kapolda Jawa Barat itu, selepas berlaga di PSSI, kini siap maju di Pilgub 2024.

Dorongan Iwan untuk berkontestasi di Pilgub Jabar sudah sejak 2014. Tetapi, kala itu ia harus menolak, karena ingin fokus di kepolisian. Pun saat menjabat Ketua Umum PSSI, wacana pencalonan dirinya sudah mencuat.

Belakangan, jelang memasuki tahun politik, sejumlah tokoh kembali mendorongnya maju di Pilgub Jabar 2024. Situasi kini telah berubah. Iwan mengundurkan diri dari PSSI melalui Kongres Luar Biasa. Ia mengaku siap jika masyarakat Jabar menghendakinya sebagai gubernur.

Bentuk dukungan terhadap Iwan tak hanya melalui spanduk dan baliho, yang terpasang di banyak daerah di Jabar. Media sosialisasi itu disebut Iwan didanai secara mandiri oleh masyarakat. Spanduk Iwan Gubernur Jawa Barat 2024 ada di Sukabumi, Bogor, Cianjur, hingga Bekasi.

Tak hanya itu, banyak masyarakat yang datang ke rumahnya menyatakan dukungan dan siap menjadi relawan tim pemenangan. Di Bogor, sudah terbentuk Relawan De Facto Iwan Bule atau disebut Redibul.

Dukungan terhadap Iwan Bule tentu dengan ragam motif. Namun, itu menunjukan sosok perwira tinggi berbintang dua ini cukup populer dan memiliki modal elektabilitas. Selain pernah menjadi Kapolda Jabar, ia juga sempat ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Gubernur Jawa Barat selama 1 tahun 4 bulan.

Terkait tiket dari partai politik, Iwan mengaku terbuka terhadap semua partai. Bahkan, Ia juga tidak menampik bahwa sudah ada partai yang mendekatinya. Misalnya Partai Amanat Nasional dan Gerindra.

Konsultan politik Iwan Bule, Fajar Ariananda, mengatakan saat ini ada tiga partai yang sudah berkomitmen mendukung kliennya. Tiga partai itu di sebut terdiri atas satu partai nasionalis dan dua partai berbasis agama.

Iwan Bule dinilai punya kans memenangkan Pilgub Jabar. Selain sudah bermodal pengalaman dan memimpin jabatan lembaga strategis, ia juga memiliki kepribadian yang kuat dan terbuka dengan semua masyarakat.

Namun begitu, Iwan Bule dan tim tak mau jumawa. Maka, untuk menang kontestasi, salah satu strateginya adalah penguatan citra. Hal itu berdasarkan hasil survei internalnya bahwa publik memilih sosok pemimpin berdasarkan citra kepribadiannya.

Pilgub Jabar selalu menjadi provinsi yang seksi, sehingga paling banyak diincar oleh partai dan politikus. Dengan populasi yang besar, Gubernur Jabar akan dengan mudah memperoleh popularitas dan modal politik untuk maju di tingkat nasional.

Untuk menaklukkan Jabar, pertama-tama Iwan Bule membutuhkan partai. Dengan itu, ia harus memiliki elektabilitas yang kuat untuk menarik perhatian partai politik.

Membentuk jejaring relawan, termasuk di Bogor merupakan langkah positif untuk semakin mengenalkan Iwan Bule sebagai calon gubernur kepada masyarakat. Sebab, semua calon yang nanti manggung memiliki peluang sama, yaitu peluang menang atau peluang kalah.

Cibinong – Belum tuntas soal rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur, kini wacana pembentukan provinsi baru, Bogor Raya kembali berhembus.

Adalah aktivis peduli lingkungan Bogor Timur, Sabililah yang kembali menggaungkan hal ini dalam percakapan ringan bersama Rakyat Bogor, Selasa (1/2/2022). Menurutnya, dengan pembentukan provinsi baru ini, akan mempermudah segala bentuk administrasi, tak hanya soal pemerintah, tapi juga aduan-aduan masyarakat.

“Artinya, jenjang proseduralnya akan lebih pendek, tidak panjang sehingga seperti sekarang, banyak aduan masyarakat yang kewenangannya ada di ranah provinsi tidak terakomodir,” paparnya.

Ucapan Sabilillah ini tak lepas dari ragam permasalahan yang saat ini masih saja terjadi dan sulit untuk dientaskan. Pernyataan Sabilillah ini merujuk pada maraknya aksi galian liar dan pencemaran lingkungan yang sudah sangat merugikan warga di Timur Kabupaten Bogor, yang seakan-akan sulit untuk dituntaskan.

“Rata-rata, dalih kewenangan ada di Provinsi. Jadi ini menyulitkan dan bahkan menjadi celah bagi pelaku untuk berani melakukan aksinya karena, tadi. Jenjang prosedur yang harus ditempuh begitu panjang,” urainya.

Lebih lanjut, terlepas dari polemik itu, kata Sabilillah yang pasti lahirnya Provinsi Bogor Raya bertujuan lebih mengefektifkan mengefektifkan proses pelayanan dan administrasi di wilayah yang saat ini masih berupa kabupaten tersebut.

Dia mengatakan, pembentukan Provinsi Bogor Raya bakal dapat lebih memaksimalkan kawasan tersebut sebagai daerah penyangga Ibu Kota negara. “Dengan lima juta jiwa penduduk, itu setara dengan penduduk sebuah negara di Eropa,” katanya.

Terlebih menurutnya, secara demografis jumlah penduduk Kabupaten Bogor sudah memadai untuk dinaikkan statusnya menjadi setingkat provinsi. Selain itu, kata dia, untuk efektivitas pelayanan masyarakat, idealnya Kabupaten Bogor juga menjadi provinsi tersendiri.

Hal ini tak lepas dari ‘posisi’ Bogor yang merupakan salah satu karesidenan di antara lima ka residenan di Provinsi Jawa Barat sebelum lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1974. Secara keseluruhan, Karesidenan Bogor meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bogor.

Sekedar diketahui, bicara soal Provinsi Bogor Raya, sejatinya, hal ini memang bukan isu baru. Jauh sebelumnya, di tahun 2012, Bupati Bogor saat itu, Rachmat Yasin pernah mencanangkan pembentuk Provinsi Bogor Raya.

Jika memang ini terwujud, Provinsi Bogor Raya akan terdiri dari 10 Kabupaten dan Kota yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Yaitu Kabupaten Bogor, Bogor Barat, Bogor Timur, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Cianjur, Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Namun rencana ini sempat ditentang Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang tidak sepakat dengan usulan mengenai Provinsi Bogor Raya. Kang Emil, sapaan akrabnya menilai pemekaran wilayah tingkat dua lebih penting ketimbang membentuk provinsi baru.

Menurutnya, urusan pelayanan publik sebagian besar berada di kabupaten dan kota. Sehingga, pemekaran wilayah tingkat dua yang perlu didorong bukan pembentukan provinsi. “Justru yang paling urgent sekarang itu pemekaran kabupaten-kabupaten menjadi kota tingkat II karena aksi utama dari palayanan publik itu bukan di provinsi. Itu dalam pandangan saya,” ujar Kang Emil saat itu.

Emil juga mengatakan, beberapa pemerintahan tingkat dua memiliki luas wilayah besar. Hal itu, berdampak kepada masyarakat pelosok yang mengeluhkan jauhnya jarak pengurusan administrasi.

Oleh karena itu, kata dia, ia lebih cenderung mendukung pemekaran wilayah kabupaten/kota. Pemprov Jabar pun, mengajukan pemekaran wilayah Sukabumi Selatan dan Garut Selatan ke pemerintah pusat. Karena, wilayah tersebut terlalu luas.

“Kalau kabupaten terlalu luas seperti Cianjur, Bogor, Indramayu, Garut, Tasikmalaya, maka jangan heran ada cerita ngurus KTP enam jam ke kantor pelayanan, pulang lagi enam jam,” kata Emil.

Sekedar diketahui, saat ini Jawa Barat memiliki 27 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 8 Kota dan 12 Kabupaten. Jawa Barat merupakan provinsi paling padat di Indonesia dengan luas wilayah 35.378 km persegi. Idealnya Provinsi Jabar memiliki minimal 40 Kabupaten/Kota.

Jumlah penduduk Jabar juga merupakan yang terpadat yakni mencapai 50 juta jiwa atau 18,25 persen dari total penduduk Indonesia. Padatnya jumlah penduduk dan kurang idealnya jumlah kabupaten/kota, banyak daerah yang mengusulkan untuk menjadi daerah otonomi baru (DOB) di Jabar baik kota maupun kabupaten.

Beberapa wilayah yang bisa dimekarkan, yakni, Kabupaten Bogor Barat. Dimana sini ada 14 Kecamatan yang akan bergabung ke dalam Kabupaten Bogor Barat ini. Adapun ke-14 Kecamatan tersebut yakni, Tenjo, Parung Panjang, Jasinga, Cigudeg, Rumpin, Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cibungbulang, Pamijahan, Ciampea, Dramaga, dan Tenjolaya.

Lalu ada juga Kabupaten Bogor Selatan, yang memiliki 7 kecamatan yang akan bergaung ke dalam pemekaran Kabupaten Bogor Selatan ini yakni, Tamansari, Cisarua, Megamendung, Ciawi, Caringin, Cigombong, dan Cijeruk.

Dan Kabupaten Bogor Timur yang juga memiliki 7 kecamatan yang akan bergabung ke dalam pemekaran Kabupaten Bogor Timur, yaitu, Gunung Putri, Cileungsi, Kelapa Nunggal, Jonggol, Sukamakmur, Cariu, dan Tanjungsari.

Diluar Bogor, ada Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Jampang, Kota Cipanas, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Bekasi Utara, Kota Cikampek, Kabupaten Subang Utara, Kota Lembang, Kabupaten Bandung Timur, Kabupaten Garut Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Cirebon Timur.

Pekalongan – Kabar duka datang dari keluarga besar Habib Muhammad Luthfi bin Yahya. Istrinya, Syarifah Salamah, meninggal dunia pada usia 66 tahun di RS Budi Rahayu Kota Pekalongan. Syarifah Salamah tutup usia pada Selasa, 28 Mei 2024, sekitar pukul 21.55 WIB.

Kabar duka ini cepat tersebar melalui pesan berantai di WhatsApp Group (WAG). Dalam pesan tersebut disebutkan:

“Innalillahi wainna ilaihi rojiuun. Berita duka. Telah meninggal dunia Syarifah Salma binti Hasyim bin Yahya (istri dari Habib Luthfi bin Yahya) pada usia 66 tahun di RS Budi Rahayu Kota Pekalongan sekira pukul. 21.55 WIB. Semoga almarhumah diampuni semua dosanya dan ditempatkan di Jannah terbaik di sisi Allah SWT dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Aamiin YRA.”

Selain itu, terdapat pula pesan resmi dari Kanzus Sholawat Pekalongan yang menyatakan:

“Innalillahi wainna ilaihi rojiuun. Keluarga besar Kanzus Sholawat Pekalongan turut berduka cita atas wafatnya beliau Syarifah Salamah binti Hasyim bin Yahya, istri Maulana Al Habib Muhammad Luthfi bin Yahya, dalam usia 66 tahun, 1 Januari 1958-28 Mei 2024. Semoga Allah SWT menerima amal baik almarhumah dan menempatkan beliau pada tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin.”

Sementaranitu pengurus Kanzus Sholawat, Sumarjo, membenarkan kabar duka tersebut. “Benar, mohon doanya,” ucap Sumarjo pada Selasa (28/5/2024) malam. Ia menambahkan bahwa pemakaman masih menunggu petunjuk dari Maulana Habib Luthfi.

Keluarga dan seluruh jamaah turut berduka cita mendalam atas kepergian Syarifah Salamah. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta ketabahan. Aamiin.

Cibinong, HRB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar Tabligh Akbar di Lapangan Tegar Beriman pada Senin (26/9/2022) malam.

Enam habib hadir dalam acara ini, diantaranya Habib Zindan, Habib Segaf Baharun, Habib Nabil, Habib Baagil, Habib Mahdi Assegaf dan Habib Alwi Assegaf.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan Tabligh Akbar ini juga dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, dan perwakilan kecamatan dan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.

“Kegiatan Tabligh Akbar ini digelar untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah. Tema “Malam Cinta Rasul Menyambut Maulid Rasul, Doa dari Bogor untuk Bangsa,” kata Burhanudin.

Sementara Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan kegiatan ini merupakan sebagai wujud bentuk cinta kepada Rasulullah SAW dan rasa syukur kita terhadap lahirnya nabi Muhammad SAW.

“Momentum maulid Nabi Muhammad SAW ini sama-sama kita jadikan untuk belajar meneladani Rasulullah, belajar menjaga perkataan dan perbuatan kita,” ujarnya.

Dia berharap kegiatan ini membuat bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Bogor, menjadi lebih damai dan lebih aman.

“Kita doakan agar Kabupaten Bogor dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari fitnah dan perpecahan,” tambah mantan Kapolres Tangerang Selatan ini.

Iman mengungkapkan bahwa pihaknya siap melakukan pengamanan maksimal untuk kegiatan Tabligh Akbar ini.

“Kita akan terjunkan ratusan personil Polres Bogor untuk mengamankan kegiatan ini agar berjalan aman dan lancar,” tandasnya.

Cisarua, HRB – Sampah di Jalan Raya Caringin-Tapos Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, terus menggunung. Ironisnya, hal ini terjadi lantaran tidak pernah diangkut oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor.

Mirisnya lagi, Kepala UPT DLH Ciawi, Rudi saat dikonfirmasi wartawan seolah melempar permasalahan ini kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di lokasi tersebut yang mengelola sampah.

“Ada pengelolaan yang salah, jangan tanya warga, tapi ke pengelolanya. Warga mana yang bayar nya sudah benar ke pengelola, pasti ada yang bayar, ada juga yang nggak ada bayar,” katanya.

Lebih lanjut Rudi juga menyebut, sampah di lokasi itu terlalu overload. Dan mengklaim jika pengakutan sampah dari pihaknya berjalan sesuai dengan jadual. “Pengangkutan sudah normal, harus dilihat 1×24 jam. Kami UPT pasti angkut kalau ada kendala berkoordinasi,” kilahnya.

Karena itu, Rudi meminta permasalahan sampah harus dilihat dari sisi obyektifnya. Karena ia menyebut, keberadaan sampah tak bisa dipantau secara menyeluruh.

“Resiko besar ketika Tempat Pembuangan Sampah (TPS) pinggir jalan itu besar karena yakin tidak murni 100℅ yang berlangganan sampah yang buang kesana, Jalan satu-satunya harus dizerokan dan ditutup kami sudah berulang kali sampai kan, pakai jadwal dan itu harus segera, permasalahan sampah itu harus gerak cepat,” kata dia.

Ia juga mengatakan, dalam agenda pengakuan sampah di desa Banjarsari tentunya selalu dilakukan setiap jadwal yang ditentukan.

“Sudah pak ,sebulan 12 pengangkutan, ga pernah libur selalu full, Di Desa banjarsari ada pengawas Bumdes pak selalu ada, warga masih tidur kami sudah angkut sampah,” ujarnya.

Cigudeg, rakyatbogor.net – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, bakal melanjutkan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun ini. DKPP Kabupaten Bogor menganggarkan Rp18 miliar untuk 1.200 unit rumah.

Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Ajat R Jatnika, mengatakan, untuk satu unit rumah mendapatkan anggaran Rp15 juta. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bogor. Target sasaran rehabilitasi Rutilahu ini menurun dibanding 2021 yang mencapai 2.000 unit.

Sehingga dengan adanya bantuan dari pemerintah provisi dan pusat sangat membantu. “Untuk pemerintah provinsi rencananya membantu 700 unit. Sedangkan pemerintah pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 3.000 unit,” paparnya.

Berbeda dengan Pemkab Bogor, anggaran rehabilitasi yang bersumber dari Pemprov Jabar dan BSPS untuk satu unit rumah akan menerima Rp20 juta. Namun diperlukan verifikasi untuk mendapatkan bantuan tersebut. “Iya perlu ada verifikasi untuk bantuan dari pemprov dan pusat. Sedangkan untuk APBD berdasarkan verifikasi dari kecamatan dan desa,” kata Ajat.

Jika diakumulasikan, tahun ini bakal ada 4.900 unit rumah yang menerima bantuan rehabilitasi dengan anggaran dari Pemprov Jabar sekitar Rp14 miliar dan BSPS Rp60 miliar. Sehingga total anggaran untuk RTLH di Kabupaten Bogor pada 2022 mencapai Rp92 miliar.

Sementara itu, selama kepemimpinan Bupati Bogor Ade Yasin tak kurang dari 11.656 unit RTLH dibangun dari APBD Kabupaten Bogor. Lalu, 2.430 unit dari Pemprov Jabar dan 7.392 unit dari BSPS.

Cisarua, HRB – Djuju Djunaedi akhirnya terpilih menjadi Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor pada Musyawarah Cabang IX PHRI yang berlangsung di Hotel Green Peak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Rabu (24/8/2022).

Djuju yang merupakan kandidat nomor urut lima itu berhasil mengungguli empat kandidat lainnya dengan meraih sebanyak 79 suara dari total 108 pemilih. Dengan perolehan suara itu ia pun terpilih sebagai Ketua BPC PHRI periode 2022 – 2027.

“Muscab ini dilaksanakan bener-benar secara demokrasi, tidak ada sandiwara apapun di dalam nya. Saya ucapkan terima kasih kepada pada semua pihak yang telah ikut mensukseskan pelaksanaan muscab ini,” katanya kepada wartawan usai kegiatan.

Ia pun mengklaim telah memiliki sejumlah program unggulan yang telah dipersiapkan untuk kemajuan PHRI Kabupaten Bogor. Namun kata dia, untuk dapat mewujudkan itu diperlukan dukungan dari banyak pihak. Sebab menurutnya,menjalankan roda organisasi mustahil dilakukan sendiri.

“Ya harapannya saya bisa membawa PHRI jauh lebih baik dari hari ini. Dan untuk mewujudkan itu, saya memerlukan dukungan dari semua pihak,” tandasnya.

Sebagai langkah awal, lanjut dia, pihaknya akan melakukan pembenahan di internal terlebih dahulu. Ia pun menegaskan, asas keterbukaan antara pengurus dan anggota akan menjadi sebuah catatan penting dalam memajukan PHRI.

Djuju pun mengakui masih banyak pekerjaan rumah atau bahan evaluasi di tubuh PHRI yang masih perlu dibenahi.

“Karena PHRI adalah organisasi yang legal formal nya jelas, maka kami akan meminta pada pemerintah daerah untuk melibatkan PHRI dalam sektor pembangunan ekonomi di bidang pariwisata,” tuturnya.

Selain itu, DJuju juga mengakui jika PHRI Kedepan dibawah kepepimpinannya mempunyai beban pemulihan nama baik dan sekaligus memberantas broker atau mafia kegiatan dinas dan instansi yang di dominasi oleh sekelompok orang dan hotel yang sering mendapatkan proyek dari Pemkab Bogor.

“ Iya itu sudah pasti jadi PR kita. kedepan semua harus rata, bersaing secara sehat silahkan saja. Tapi kalau ada broker bersaingnya tidak sehat kita akan bersihkan. Ujar dJuju Kepada Rakyat Bogor di lokasi Muscab PHRI, Rabu (24/08/22)

Sementara itu, terpilihnya Juju Junaedi sebagai Ketua PHRI Kabupaten Bogor periode 2022 – 2027 disambut baik sejumlah praktisi Pariwisata, Hotel dan Restoran.

“Harapan untuk perubahan sangat besar di tubuh PHRI Kabupaten Bogor, semoga dengan terpilihnya Haji Juju ini PHRI Kabupaten bisa tumbuh dengan segala inovasi dan kreatifitasnya untuk memajukan sektor wisata di Kabupaten Bogor. Ujar Hadi Setiadi, salah seorang Praktisi Perhotelan.

Hadi menambahkan, PHRI kedepan harus merangkul semua kalangan. Semua kepentingan anggotanya harus terakomodir dan tidak ada yang dianak tirikan, pembinaan dan keterbukaan dalam tubuh PHRI harus dilakukan oleh Kepengurusan PHRI yang baru.

“ Jangan seperti yang sudah sudah, PHRI kedepan harus terbuka, tidak anak tiri atau yang termarjinalkan, harus ada inovasi dan kreasi dalam rangka mengembakankan seketor pariwisata, yang utama adalah pembinaan dan kepentingan anggotanya harus terakomodir. Tegas Hadi.

Sementara itu, Ruddolp salah seorang praktisi Perhotelan senior mengatakan, Pelaksanaan Muscab PHRI kali ini sangat demokratis, dan penuh dinamika. Jika sebelumnya Pemilihan Ketua PHRI selalu berlangsung dengan aklamasi atau penunjukan maka Muscab tahun ini dilangsungkan secara terbuka dan melaluo mekanisme yang sesuai dengan ADRT.

“Kali ini luar biasa, sangat demokratis dan penuh dinamika, sebelumnyakan selalu aklamasi, prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan AD ART Organisasi terlaksana dengan baik. Ujar Ruddolp

Ruddolp juga mengucapkan selamat kepada Juju Junaedi sebagai ketua terpilih,dan berharap PHRI dibawah kepepimpinanya bisa lebih baik lagi.

“Selamat kepada ketua terpilih semoga PHRI kedepannya bisa lebih baik dan bisa mengayomi anggota yang ada didalamnya. Tutup Ruddolp.

LEUWISADENG – Sebuah mobil angkutan kota (Angkot) 05 jurusan Jasinga-Bogor alami kecelakaan di jalan raya Sibanteng, Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng pada, Senin (21/6/2021) sekira pukul 17.20 WIB.

Menurut informasi, angkot tersebut terbalik diduga akibat ditabrak dari belakang oleh salah satu kendaraan institusi negara yang tengah beriringan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sang sopir hanya mengalami luka ringan.

Menurut kesaksian warga setempat, angkot berplat nomor F 1916 MF terguling setelah tertabrak mobil yang diduga milik salah satu institusi negara yang tengah beriringan ke arah Leuwiliang dari arah Cigudeg.

“Jadi angkot itu lagi jalan pelan, tiba-tiba ditabrak dari belakang sehingga menabrak pembatasan jalan dan terguling,” ucap Fajar, warga setempat kepada wartawan.(21/6/2021).

Menurutnya, saat terguling angkot tersebut hanya diisi oleh sang sopir. Sementara mobil beriringan itu terus melaju tanpa menghiraukan kejadian tersebut.

Mobil angkot itu pun sempat menabrak salah satu warung kelontong di dekat lokasi kejadian.

Di tempat yang sama, Fahmi(30) mengaku warungnya terdampak dari kecelakaan tersebut. Tokonya mengalami kerusakan di bagian depan. Beruntung saat kejadian, warungnya tengah tutup.

“Bagian pintu rusak tertabrak mobil angkot itu, ga tau musti minta ganti rugi ke siapa,” keluhnya.

Usai kejadian, petugas Unit Laka Lantas Dramaga datang dan mengevakuasi angkot terbalik tersebut. Sementara sang sopir hanya mengalami luka ringan dan dibawa ke RSUD Leuwiliang.

“Kondisi korban luka ringan, mobil dibawa ke unit laka Dramaga,” ujar anggota Unit Lantas Dramaga Bripka Dadang.